SKPD Diwajibkan Miliki SOP-SPP.

Bupati Minahasa Utara Sompie Singal menggunakan PDH Keki

Bupati Minahasa Utara Sompie Singal

Reformasi birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik terus dibenahi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pelayanan cepat dan tepat terus diupayakan Bupati Drs Sompie SF Singal MBA dan Wakil Bupati Yulisa Baramuli SH. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun  dan memiliki Standar Operasional Prosedur  (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini dimaksudkan agar pelayanan publik terukur dan memberikan kepuasan kepada publik.Bupati Drs Sompie SF Singal MBA, mengatakan, pelayanan publik harus diberikan maksimal kepada publik. Oleh sebab itu, citra pelayanan publik harus lebih baik dan membuat kepentingan masyarakat terlayani dengan maksimal. Kepada SKPD maupun PNS diharapkan menjaga kredibilitas dan elektabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. “Reformasi birokrasi khususnya pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan memuaskan publik. Kepentingan publik harus diutamakan,” kata bupati.(*)

Tags: ,
Komentar yang mengikutsertakan alamat web dan/atau alamat email tambahan akan menyebabkan komentar anda tidak dapat ditampilkan secara otomatis. Please, Stop SPAM..!
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Indonesia butuh pemimpin yang berjuang tanpa pamrih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*